Jambi – Penjabat (Pj) Gubernur Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni, MSi dalam kunjungan perdananya ke Kabupaten Sarolangun memberikan sejumlah arahan. Diantaranya soal Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), penanggulangan bencana, penanganan Covid-19, stunting, mensukseskan vaksinasi Covid dan penyerapan APBD serta pengaturan belajar tatap muka bagi pelajar.
“Pemerintah itu bekerja sebagai pelayan publik. Terkait dengan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dimana perlu ditinjau ulang kembali dengan memperhatikan kajian teknis,” katanya di rumah dinas Bupati Sarolangun dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Sarolangun, Sabtu (6/3/2021).
“Terkait tata ruang, ada Perda No. 2/2014 tentang RTRW 2014-2034 atau sudah lebih dar 5 tahun. Dapat dilakukan peninjauan ulang untuk mengadopsi rencana perubahan pemanfaatan ruang dan tetap melalui penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Belum ada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR),” tambahnya.
Selain itu, Pj Gubernur Jambi meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk melakukan pencegahan dan mitigasi bencana.Hal ini penting, sebab Sarolangun merupakan salah satu kawasan rawan tanah longsor.Hadir di kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sarolangun H Hillalatil Badri, Sekda Sarolangun Ir Endang Abdul Naser , unsur Forkompinda Sarolangun, pengurus PKK Kabupaten Sarolangun, dan pejabat terkait lainnya.
Pj Gubernur juga menyalurkan bantuan dari Ketua Umum TP-PKK berupa peralatan makan bagi anak-anak, dan penyerahan secara simbolis bantuan kepada korban banjir bencana banjir di Kabupaten Sarolangun.Akibat meluapnya Sungai Singkarang, Sungai Batang Barangan, dan Sungai Telentam dan anak Sungai lainnya yang berada di Kecamatan Air Hitam.
Sehingga, 3 desa yang berada di sekitar sungai mengalami kebanjiran (di Desa Semurung 81 KK/285 jiwa terdampak banjir, di Desa Lubuk Jering 219 KK/712 jiwa, dan di Desa Bukit Suban 233 KK/852 jiwa. Total 533 KK/1.849 jiwa).
Banjir terjadi pada tanggal 10 Januari dan 11 Februari 2021. Untuk korban pasca bencana banjir di Kabupaten Sarolangun, yang mendapatkan bantuan sebanyak 1.849 jiwa. Dimana ada kebutuhan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di wilayah bencana sebesar 5.547 Kg, sesuai permintaan/permohonan dari Bupati Sarolangun.
“Menindaklanjuti rapat koordinasi penanggulangan bencana presiden telah menekankan upaya pencegahan dan mitigasi bencana. Mengingat Sarolangun merupakan kawasan rawan tanah longsor maka perlu diimplementasikan empat hal pokok yaitu pencegahan, penanggulangan, penanganan pasca bencana dan mengefektifkan law enforcement,” jelas Pj Gubernur.
Ia menambahkan, APBD Kabupaten Sarolangun tahun 2021 sebesar Rp1, 215 Triliun. Dan kasus Covid-19 per 5 Maret 2021 ada 184 kasus, sembuh 175 orang, Perawatan 8 orang, Suspek 1 dan Kematian 0. Kabupaten Sarolangun mencatatkan kasus terendah dari 11 kab/kota di Provinsi Jambi.Pj Gubernur Jambi juga meminta Pemkab fokus penanganan Covid 19 dengan implementasi Prokes menerapkan 3T dan 5M.
“Untuk tahap I vaksin, target sasaran 1788, dosis satu sudag divaksin. Dari 1662 dosis sisa 126. Dosis dua dengan target sasaran yang sama dan sudah divaksin 1088 dan sisa 700,” paparnya.
Pj Gubernur Jambi juga mengingatkan soal pemulihan Ekonomi, Pemda bisa mengoptimalkan pengembangan UMKM, Bangga Buatan Indonesia (BBI) sesuai dengan PP No. 24/2019, UU Cipta Kerja dan PP No. 6/2021 tentang Penyelenggaran kemudahan berusaha d daerah.
“Pemerintah telah menyiapakn Jaring Pengaman Sosial berupa PKH, Program Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Kartu Prakerja, Subsidi Listrik), DTKS (pembiayaan verifali tahun 2020 & 2021 tidak menganggarkan,” beber Pj Gubernur.Selain itu, Ibu Nunung, sapaan akrabnya juga mendorong Pemda untuk segera menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD tahun 2022 sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) tahun 2021.
“Untuk menyusun dokumen perencanaan Tahun 2022, diharapkan Pemda melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program kegiatan pusat, provinsi dan kab/kota. Terdapat beberapa kegiatan major proyek yang perlu dukungan pemda seperti, penyelarasan RTRW dan dukungan APBD,” imbuhnya.
Terkait pembelajaran Tatap Muka, Pj Gubernur mengarahkan Pemda untuk menjalankan amanat SKB 4 Menteri. Di Kabupaten Sarolangun sendiri ada 290 SD, 117 SMP. Ibu Nunung juga mengingatkan Pemda untuk melibatkan PKK dalam penanganan stunting karena penurunan stunting dimulai dengan pendekatan keluarga.
“Prevelansi stunting sebesar 19,07% (no 4 terendah). Selain itu, Pengurus Dekrasda juga berperan aktif dalam pembinaan UMKM, mendorong perluasan akses pasar bagi produk kerajinan daerah, membangun eksositem industri melalui penguatan potensi kerajinan daerah,” harapnya.
Pj Gubernur Jambi menyampaikan, dalam kegiatan Rakorgub se Sumatra Tahun 2021 beberapa waktu lalu, pihaknya telah memohon kepada Menteri PPN/Bappenas untuk memberikan kompensasi atau insentif bagi pemda yang mempunyai kawasan lindung, dan yang mampu menurunkan covid 19, serta berhasil dalam upaya penurunan stunting.
Terakhir, Pj Gubernur Jambi juga menyinggung soal investasi di daerah untuk membangkitkan perekonomian yang terdistraksi karena dampak pandemi Covid-19. Demikian disampaikan Pj Gubernur jambi saat menutup arahannya