• Tue. Jul 16th, 2024

Gubernurnews

Info Pemerintahan Pusat dan Daerah

Komitmen Pemprov dan PKK Provinsi Jambi Turunkan Stunting

Byadmin

Mar 18, 2021

Jambi – Penjabat (Pj) Gubernur Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni mengatakan, amanat Bapak Mendagri selaku Ketua Pembina TP PKK dalam Rakernas ke-IX, PKK merupakan lembaga ekstentif yang bermitra dan bersinergi secara administratif dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sampai jenjang desa/kelurahan.

Karena itu, dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jambi, ia berharap dengan struktur organisasi yang menjangkau hingga tingkat desa, PKK bisa lebih optimal dalam upaya pencegahan dan penurunan prevalensi stunting di Indonesia.

Hal itu disampaikan Pj Gubernur Jambi dalam Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-49 sekaligus Rakerda TP PKK Provinsi Jambi di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (17/3).

Rakerda TP Provinsi Jambi terasa istimewa, selain sebagai Provinsi pelopor yang menggelar Rakerda selang sehari setelah Rakernas TP PKK Pusat ditutup tanggal 16 Maret 2021, Rakerda dihadiri dan secara resmi dibuka secara virtual oleh Ketum TP PKK Pusat Ibu Tri Tito Karnavian, hadir juga Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, 11 Bupati dan Walikota di Provinsi Jambi Forkopimda Provinsi dan Kab/Kota se-Provinsi Jambi serta Pengurus TP PKK seluruh Kab/Kota di Prov Jambi yang menunjukkan keseriusan dan komitmen bersama banyak pihak, terutama seluruh Kepala Daerah di Provinsi Jambi untuk menurunkan prevalensi stunting di Bumi Sepucuk Jambi, Sembilan Lurah tersebut.

“Tahun 2020 status prevalensi stunting Provinsi Jambi nomor 5 terendah secara nasional sebesar 21,03%. Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi status prevalensi tertinggi Kabupaten Kerinci sebesar 34.40% dan terendah Kabupaten Muaro Jambi sebesar 8,60% (data SSGBI tahun 2019),” papar Pj Gubernur Jambi.

Ditambahkan dia, lokus penanganan stunting Tahun 2019 adalah Kabupaten Kerinci dan Tanjung Jabung Timur, tambahan Tahun 2020 Kabupaten Merangin dan Tanjung Jabung Barat, tambahan Tahun 2021 Kabupaten Tebo dan Kota Jambi, sedangkan untuk Tahun 2022 direncanakan seluruh Kabupaten/Kota.

Pj Gubernur Jambi yang juga Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri, sudah sangat fasih di luar kepala jika berbicara penanganan stunting. Secara empiris dan teoritis, Dirjen Bina Bangda Ibu Nunung, sapaan akrabnya, begitu menguasai persoalan stunting dan bagaimana regulasi kebijakan yang mengaturnya agar penanganan penurunan stunting bisa sesuai harapan Presiden RI Joko Widoso: target tahun 2024 turun menjadi 14 persen.

Diuraikan Pj Gubernur Jambi, sejumlah upaya penurunan stunting diantaranya: telah disusun Surat Edaran Gubernur Nomor: 144/DP3AP2-5/III/2021 Tanggal 16 Maret 2021 tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting melalui delapan (8) aksi konvergensi percepatan penurunan stunting, yaitu: 1) Analisis situasi, 2) Rencana kegiatan, 3) Rembuk stunting, 4) Peraturan Bupati/Walikota tentang peran desa, 5) Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM), 6) Sistem manajemen data, 7) Pengukuran dan 8) Review kinerja tahunan.

“Dalam rangka memberikan peran lebih pelibatan TP PKK di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa, Pemerintah sedang merampungkan rancangan Perpres tentang Percepatan Penurunan Stunting dan menempatkan TP PKK sebagai bagian dalam tim percepatan penurunan stunting dalam Perpres dimaksud,” tambahnya.

Dalam setiap kunjungan kerja ke Kabupaten/Kota, Pj Gubernur Jambi mengatakan pihaknya senantiasa menekankan pentingnya upaya percepatan penurunan prevalensi stunting.

“Hal ini mengingat data stunting di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi sebagai berikut: 1) Kabupaten Muaro Jambi (8.6%), 2) Kabupaten Merangin (16%), 3) Kota Jambi (17%), 4) Kabupaten Sarolangun (19.70%), 5) Tanjung Jabung Barat (20.30%), 6) Tanjung Jabung Timur (20.30%), 7) Kota Sungai Penuh (24.70%), 8) Kabupaten Batanghari (27.20%), 9) Kabupaten Bungo (27.90%), 10) Kabupaten Tebo (29.50%), dan 11) Kabupaten Kerinci (34.4%).”

Terakhir, Provinsi disampaikan Pj Gubernur Jambi, akan melakukan penilaian kinerja 8 aksi konvergensi terhadap lokus Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *