Jambi – Penjabat (Pj) Gubernur Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni yang juga Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Bangda Kemendagri) menghadiri secara virtual Musyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas) tahun 2021 yang dibuka langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Istana negara, Jakarta.
Dalam Musrenbangnas 2021 tersebut, Pemerintah Daerah juga mendengarkan arahan Menteri PPN/Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
Pada sesi diskusi beberapa isu terkait arah pembangunan Tahun 2022, sebagai berikut:
menyampaikan beberapa isu terkait arah pembangunan Tahun 2022.
Sejumlah isu tersebut diantaranya disampaikan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti, ST, MSi, M.Eng. Ph.D, Pemerintah daerah perlu menata kembali struktur perekonomian dan mengembangkan sektor di luar komoditas tunggal.
“Untuk melakukan pemulihan ekonomi dapat dilakukan dengan pemulihan daya beli dan nilai usaha masyarakat,” ujar Amalia.
Selain itu, dilanjutkan pemaparan Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Dr.Ir.Subandi, pemulihan ekonomi dan reformasi struktural perlu diiringi dengan penguatan sistem kesehatan.
“Reformasi sistem kesehatan penting karena sejauh ini masih terdapat permasalahan pada sektor kesehatan tidak hanya dalam penanganan pandemi (faskes dan farmalkes tidak siap, kapasitas nakes terbatas dan pemanfaatan anggaran kesehatan belum efisien),” urai Subandi.
Sementara itu, lanjut Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, pada tahun 2022 masih pada konteks recovery dan dengan resiko masih ada pandemi Covid-19 menekankan arah kebijakan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 merupakan kelanjutan dari tahun 2021.
“Hal itu sekaligus diberikan penguatan dan penentuan prioritas berdasarkan prioritas nasional (meningkatkan kualitas belanja daerah, melanjutkan kebijakan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), sinergi belanja TKDD, meningkatkan efektifitas penggunaan anggaran dan memprioritaskan penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi,” ungkap Astera.
Saat menjadi narasumber pada sesi diskusi dalam pembukaan Musrenbangnas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, Selasa (4/5/2021), Dirjen Bina Bangda menyampaikan arah kebijakan penyusunan RKPD Tahun 2022.
Adapun yang harus diperhatikan bagi daerah antara lain: yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020 perlu mendapatkan perhatian khusus agar mampu menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tepat waktu.
“Dalam penyusunan RKPD mempedomani Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022 yang hari ini telah ditandatangani oleh Bapak Menteri Dalam Negeri,” jelasnya.
Ibu Nunung menekankan, “tidak ada anggaran yang tidak direncanakan dan tidak ada rencana yang tidak dianggarkan”.
“Program dan kegiatan yang akan dibahas dalam Musrenbangnas RKP 2022 ini telah melalui proses panjang sejak Musrenbangdes, Musrenbang Kabupaten/Kota, Rakortekrenbang, dan Musrenbang Provinsi,” tuturnya.
Melalui Musrenbangnas yang merupakan media untuk menyatupadukan, mensinergikan, dan mensinkronkan perencanaan pusat dan daerah, dijelaskan Ibu Nunung, kiranya major project seluruh Indonesia yang telah disepakati dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) diharapkan bisa disetujui tanpa syarat.
Diketahui, dalam rangkaian acara tersebut disampaikan pemberian penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kategori Provinsi terbaik, yaitu Sumatera Barat, Kabupaten terbaik yaitu Kabupaten Bangka, Kota terbaik yaitu Kota Semarang, dan Penghargaan Khusus diberikan kepada Kota Pekanbaru.