Jakarta – Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori didampingi Plh. Dirjen Bina Bangda, Direktur
Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) dan Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kemendagri mewakili Mendagri pada Rapar Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakordalev) Pembangunan Provinsi DIY Triwulan I Tahun 2021 secara virtual, Selasa (18/5/2021).
“Rakordalev Prov. DIY dihadiri oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, Ketua DPRD DIY, Bupati dan Walikota se-Provinsi DIY, serta pejabat tinggi madya dan pratama Pemprov DIY,” ungkap Hudori.
Acara diawali dengan Pemaparan Bappeda menunjukkan capaian s.d. Triwulan I untuk kinerja fisik terealisasi 16,91% dan kinerja keuangan sebesar 10,72%, secara umum masih mendekati target awal.
“Kondisi ini dipengaruhi oleh proses refocusing dalam rangka penanganan COVID-19, pelaksanaan PPKM (penundaan sub kegiatan, redisain, pengadaan barang/ jasa), dan menyesuaikan transfer dari pusat (DAK, BOS),” jelas Hudori.
Sekjen Kemendagri menambahkan, tindak lanjut untuk percepatan pelaksanaan pembangunan antara lain melalui: peningkatan kualitas reformasi birokrasi secara terus menerus dan berkelanjutan, perbaikan “Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa” dan “ASN Profesional”, serta penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.
Dalam Rakordalev ini, sambung Hudori, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada Prov. DIY, meski di tengah pandemi, pertumbuhan ekonominya dapat tetap positif (6,14% pada Triwulan I 2021).
“Disampaikan juga kebijakan penanganan Covid-19, termasuk kebijakan terbaru, Inmendagri No. 11/2021. Dalam kesempatan itu kami menyampaikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi sejak 2019 dari Performance Based Bereucracy menjadi Dynamic Governance pada tahun 2024 serta mengarahkan akselerasi yang diperlukan Prov. DIY antara lain penguatan akuntabilitas dan pengembangan deregulasi kebijakan, pelaksanaan reformasi birokrasi agar dilakukan sistemik dan kolaboratif dengan dukungan teknologi, serta perlunya monitoring dan evaluasi secara periodik dengan tindak lanjut yang jelas dan implementatif,” urai Hudori.
Selain hal tersebut, Kemendagri juga menekankan 3 (tiga) aspek utama dalam mewujudkan birokrasi yang cepat dan tepat melayani, yakni regulasi, SDM, dan kelembagaan.
Dalam Rakordalev itu Deputi RB KemenPANRB Prof. Erwan Agus Putranto menyampaikan harapan yang disematkan dalam birokrasi yaitu birokasi yang agile (cepat/tangkas) yang diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas (sesuai tuntutan masyarakat) karena birokrasi mampu bekerja dengan fleksibel, memanfaatkan teknologi digital, terus beradaptasi tanpa henti dan efesien penggunaan sumberdaya.
Sementara Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, meminta kepada Biro Ortala, Kepegawaian, dan Kominfo agar melakukan evaluasi terhadap efektifitas Tusi ASN di lingkungan Prov DIY yang melaksanakan WFH dan WFO selama masa pandemi ini, serta mengingatkan perlunya pengembangan budaya kerja cepat dan tepat melayani. Pemprov DIY tengah melakukan integrasi aplikasi perencanaannya dengan SIPD.
Rangkaian acara ditutup dengan pemberian Rapor pelaksanaan pembangunan TW I kepada OPD Prov. DIY, serta Pemkot dan Pemkab se-Prov. DIY.