Kamis, 15 Juli 2021, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melaksanakan pertemuan secara virtual bersama dengan Kasatpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Jawa Tengah dan seluruh Sulawesi Selatan pada hari Kamis (15/7/2021) pada pukul 15.00 WIB.

Kegiatan ini dipimpin oleh Plh. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan dan dimoderatori oleh Direktur Pol PP dan Linmas Kementerian Dalam Negeri, Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh beberapa kejadian Penegakan Hukum Prokes oleh Satpol PP yang berdampak pada timbulnya stigma buruk di kalangan masyarakat dan telah viral serta tersebar di berbagai Media Massa.

Dalam kesempatan ini, Plh. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan memberikan pengarahan terkait beberapa video yang menunjukkan *tindakan yang tidak humanis oleh Satpol PP* dan telah viral di berbagai media sosial seperti yang terjadi di Gowa dan di beberapa daerah lainnya.

Maka dari itu, Menteri Dalam Negeri selaku Pembina Umum Satpol PP di daerah melalui Ditjen Bina Adwil memiliki kewajiban untuk membina dan mengingatkan kepada jajaran Satpol PP untuk tetap mempedomani segala aturan dan SOP saat bertugas di kondisi apapun.

Ditambahkan juga saat ini merupakan momentum Satpol PP untuk memperbaiki citra di mata masyarakat, dimana saat ini sudah banyak pemberitaan yang baik dari Satpol PP saat bertugas seperti yang dilakukan di Bogor dan Lubuk Linggau, namun dengan adanya beberapa pemberitaan yang buruk maka pandangan publik terhadap Satpol PP kembali negatif.

Pada kesempatan ini juga diingatkan kembali *jika penegakan aturan tidak akan dibenarkan apabila dilaksanakan degan cara kekerasan* meskipun adanya penolakan atau gesekan di masyarakat.

Maka dari itu ditekankan kembali sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat menjadi Walikota Solo dan serta arahan Bapak Mendagri yang mengarahkan Satpol PP untuk lebih menggunakan pendekatan yang persuasif dan HUMANIS, jangan sampai kejadian-kejadian yang viral saat ini berulang kembali di waktu mendatang, dikarenakan Satpol PP merupakan pelayan masyarakat dan bagian dari tangan kanan Pemda untuk menegakan Perda.

Kegiatan ini dihadirijuga oleh Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kepala Staf Presiden (KSP) yang mengelola isu strategis Polhukam dan Ham.

Kehadiran Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP pada kegiatan dikarenakan Tim Covid KSP telah melihat beberapa video viral saat penegakan PPKM Darurat, khususnya terkait Satpol PP.

Berdasarkan hal tersebut Tim Covid KSP mencoba menginisiasi untuk melakukan dukungan kepada Kemendagri dalam hal Komunikasi Publik peran Satpol PP agar masyarakat memahami dan mendukung pelaksanaan PPKM Darurat.

Setelah kegiatan ini, dalam waktu dekat direncanakan akan diadakan kembali, diskusi dari Tim Covid KSP bersama Direktorat Pol PP dan Linmas dengan mengundang jajaran Satpol PP se-Indonesia untuk pembahasan skema penegakan hukum protokol kesehatan yang mengedepankan humanisme.