• Sat. Sep 23rd, 2023

Dukcapil Dorong Puskesos dan SLRT Terintegrasi dengan Penanggulangan Kemiskinan

Byadmin

Aug 12, 2021

Jakarta – Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakhrulloh mendorong Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) bisa terintegrasi menggunakan data dukcapil berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan hak akses bisa diberikan oleh dinas Dukcapil setempat.

“Dari integrasi ini akan lebih cepat menuju satu data kependudukan dan satu data sistem jaminan sosial nasional. Dengan Puskesos dan SLRT ini menjadi layanan terpadu dan bisa terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan,” ungkapnya dalam webinar daring ‘Mengembangkan Puskesos-SLRT: Mengawal Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Nasional’, Kamis, (12/8/2021).

Kemendagri diakui Zudan, mempunyai big data 270 juta data penduduk by NIK by address melalui data yang terus diupdate berdasarkan laporan penduduk.

Jika bisa dilakukan, sambung Zudan, Dukcapil akan terus melakukan pembaruan data dari tingkat desa memisalkan dengan menggunakan peserta BPJS Kesehatan yang sudah terdata dengan jumlah 174 juta. Ia menambahkan, setiap harinya ada data yang baru lahir, data yang meninggal, data yang bercerai hingga peserta yang pindah keluar kabupaten/kota maupun yang masuk kabupaten/kota, akan terus termonitor dengan melaporkan ke Dukcapil atau Puskesos.

“Dukcapil bersama aparat desa sudah bisa menyelenggarakan adminduk Dukcapil hingga tingkat desa,” tambahnya.

Dijelaskan Zudan, Kemendagri mendorong tim fungsi untuk penanggulangan kemiskinan melalui Puskesos melakukan Integrasi data hingga tingkat desa untuk menuju sistem Satu Jaminsos yang akan membantu Program tersebut.

“Saya mempersilahkan desa untuk menyelenggarakan pendataan adminduk kepada warga masyarakat tanpa harus ke dinas Dukcapil yang sekiranya jauh dari rumah warga masyarakat,” ujarnya

Data Kependudukan Kemendagri dapat digunakan untuk verifikasi data oleh Puskesos SLRT untuk pencocokan data agar tidak terjadi penyalahgunaan data tersebut.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menemukan sejumlah permasalahan terkait pendataan masyarakat miskin di kementeriannya.

Risma, sapaan akrabnya, mengakui banyak terdapat data ganda yang diterima Kementerian Sosial (Kemensos), karena itu pihaknya akan terus bekerja sama dengan Dukcapil Kemendagri untuk terus menvalidasi data, agar tidak terjadi lagi data ganda.

Salah satu contohnya adalah banyak data ganda dan data yang tidak terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Mensos Risma menerangkan, untuk jumlah masyarakat miskin, Kemensos sebelumnya menggunakan empat sumber data yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Tapi dari situ mulai terlihat permasalahannya, di mana ditenggarai banyak duplikasi dan ganda. Itu temuan KPK dan BPKP. Kami kemudian gabungkan empat pulau data tadi dengan berbasis data kependudukan,”jelas dia.

Alhasil, yang tadinya total data yang terdaftar adalah 193 juta jiwa, kemudian menyusut menjadi 155 juta jiwa setelah nama, NIK, dan alamat dari empat pulau sumber itu digabung.

Kemudian, Risma pun meminta daerah untuk memperbaiki data masyarakat miskin yang telah dihimpun, bahkan membuat data baru.

“Keluarlah 140 juta jiwa akibat pengurangan yakni data ganda dan data yang tidak dapat diperbaiki daerah, serta penambahan berupa dari daerah, PPKS, dan KAT, pada 31 Mei. Kemudian pada 30 Juni, 139 juta jiwa ke luar data DTKS,” papar Risma.

Risma menambahkan, dengan sistem DTKS baru ini, pihaknya bisa mendapatkan informasi terbaru ihwal jumlah masyarakat miskin. Namun tak hanya pembaharuan data, tetapi juga akan memperoleh analisa mengapa warga menjadi miskin.

Oleh karena itu, menurut Risma, peran Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) menjadi sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan data masyarakat miskin serta mencari solusi agar masyarakat keluar dari kemiskinan.

“Kenapa dia menjadi miskin? Nah ini tugas dari Puskesos ini bisa melakukan analisa lebih tajam supaya kami bisa menyelesaikan permasalahan itu. Misalnya untuk mereka yang masih muda dan menerima bantuan sosial. Padahal sebetulanya kalau kami lakukan dengan benar, mereka bisa kami beri alat produksi supaya bisa bekerja lebih maksimal. Sementara kalau menerima¬†bansos¬†hanya mendapat Rp 300.000,” tandas Risma.

Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengapresiasi langkah langkah yang telah dipaparkan oleh Kemensos, Kemendes PDTT, Kemendagri dan stakeholders terkait.

Selain mengatasi Permasalahan Kemiskinan, Pemerintah juga harus mengatasi penyebab dari kemiskinan tersebut dan juga harus merubah mindset masyarakat untuk harus bekerja keras untuk keluar dari jalur kemiskinan dengan memberikan program program pengembangan umkm dan juga pelatihan untuk masyarakat agar bisa keluar dari garis kemiskinan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Puskapa UI Santi Kusumaningrum mengatakan, peranan proses adminisitrasi Penyaluran Bantuan Sosial jangan disamakan dengan pendataan administrasi Kependudukan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *