Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori mengatakan, untuk mewujudkan suatu institusi atau badan publik yang informatid tidaklah mudah. Namun, inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi Kemendagri agar dapat menjadi contoh bagi institusi lain, khususnya Pemerintah Daerah (Pemda) dalam upaya penyebarluasan informasi publik.
Hal ini disampaikannya dalam sambutan pada acara pembukaan Workshop Pengelolaan Kegiatan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang dibacakan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan di Hotel Luminor Jakarta, Rabu, (13/10/2021).
Lebih lanjut, ia menjelaskan, penyebarluasan informasi yang integratif dan terkoordinir merupakan suatu hal yang perlu dipertimbangkan. Hal itu mengingat kegiatan prioritas yang dilaksanakan Kemendagri perlu diketahui masyarakat melalui publikasi yang baik dan terencana.
“Beragamnya berita dan isu yang perlu disampaikan dan dikelola Pusat Penerangan perlu mendapat dukungan dari komponen lain,” ujarnya.
Penyebaran informasi pun, kata Hudori, tidak dapat dilakukan sembarangan, mengingat seluruh kegiatan harus terukur. Untuk itu, diperlukan strategi komunikasi yang tepat baik dalam menentukan agenda, target/sasaran, produksi konten, pemilihan kanal publikasi maupun pengelolaan isu dan krisis informasi.
“Inilah yang menjadikan Pusat Penerangan memiliki fungsi dan peran strategis sebagai koordinator pengelolaan kegiatan kehumasan,” tandasnya.
Menyikapi hal tersebut, diperlukan penguatan koordinasi dan sinergisitas pengelolaan tugas kehumasan di lingkungan Kemendagri. Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Tim Pengelolaan Media Kementerian Dalam Negeri telah ditunjuk Person in Charge (PIC) yang nantinya akan berkoordinasi dengan Pusat Penerangan.
Di akhir sambutannya, Hudori berharap kepada seluruh peserta yang mengikuti pelatihan workshop kehumasan nantinya dapat bersinergi sebagai satu kesatuan Tim Pengelola Kehumasan di lingkungan Kemendagri yang lebih kompeten.
“Pelatihan ini juga diharapkan menjadi awal yang baik dalam membangun sinergisitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik lintas komponen dan lintas sektor,” ujar Hudori.