Jakarta – Sekertaris Jenderal (Sekjen) Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Baharuddin Thahir mengatakan, dinamika yang ada di Pemerintahan Kelurahan itu menarik untuk didiskusikan. MIPI sebagai salah satu pemerhati kebijakan Ilmu Pemerintahan di Indonesia turut serta membahas dan mendiskusikan tentang Pemerintahan Kelurahan tersebut.
“Kelurahan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia ini banyak hal yang menarik untuk dikaji dan juga diteliti, terkait kelembagaannya, regulasi yang mengatur kelurahan tersebut,” ujarnya Webinar yang digelar MIPI dengan Tema “Membedah Wajah Sistem Pemerintahan Kelurahan di Indonesia”, Sabtu (16/10/2021).
Perbedaan desa dan kelurahan adalah dijelaskan Baharuddin, desa merupakan sebagian besar masyarakat agraris, dan untuk kelurahan lebih ke arah masyarakat perkotaan yang bergerak di bidang Industri.
Perbedaan ini yang mendorong Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) untuk mendiskusikannya, apalagi banyak kasus yang kelurahan berubah menjadi desa, sebab di desa ada dana Desa, sedangkan kelurahan tidak.
Guru Besar Ilmu Administrasi UI yang juga Ketua Dewan Pakar MIPI Prof. Irfan Ridwan Maksum menyampaikan tentang sejarah Kelurahan yang menjadi bagian dari kecamatan.
Kata dia, menurut UU, Pemerintahan Daerah sejak era reformasi Kelurahan menjadi Perangkat Kabupaten dan Kota, menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 229 yang menjelaskan bahwa Kelurahan merupakan bagian dari Kecamatan.
“Dalam Undang-undang Pemda, Kelurahan itu dtafsirkan sebagai bagian dari Kecamatan,” imbuh Pakar Otonomi Daerah tersebut.
Sementara itu dalam paparan lainnya, Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Kemendagri, Prabawa Eka Soesanta menyampaikan tentang peran Kelurahan sebagai bagian dari Kecamatan.