Jakarta – Asisten Deputi Ekokesra Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Nurdin mengingatkan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara kementerian dan stakeholders karena menentukan keberhasilan pembangunan wilayah perbatasan, khususnya terkait infrastruktur ekonomi dan kesra.
Nurdin mengakui masih ada hambatan terkait koordinasi dan kolaborasi. Banyaknya elemen pemerintahan yang terlibat menyebabkan kendala tersendiri dari sisi institusional. Hal lain yang perlu dipecahkan menyangkut ego sektoral antar-kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
“Sehingga belum optimalnya peran di tiap aktor dalam melaksanakan kolaborasi,” ungkapnya dalam Webinar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) bertajuk Tema “Menilai Pendekatan Kesejahteraan Dalam Pengelolaan Pemerintahan di Perbatasan Negara”, Sabtu (13/11/2021).
BNPP RI, dikatakan Nurdin, terus berupaya mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Menurut Nurdin, kunci dari percepatan pembangunan wilayah perbatasan adalah kerja sama dan kolaborasi untuk menghasilkan outcome yang didiinginkan bersama.
Nurdin juga berharap mutu layanan dasar di Indonesia bisa harus baik dan mempunyai nilai ‘plus’ dibanding negara tetangga.
“Karena itu diperlukan hilirisasi kebijakan dan program dari Kementerian/Lembaga/dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran pemenuhan SPM secara gotong-royong,” tandasnya.
Selain Nurdin, webinar dihadiri Prof. Siti Zuhro sebagai Wakil Ketua II MIPI, Bupati Kabupaten Nunukan Asmin Laura Hafid, Guru Besar FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta Prof. Agus Suradika.
Webinar dibuka langsung oleh Prof. R. Siti Zuhro selaku Wakil Ketua II MIPI. Ia menyampaikan webinar ini sangat bagus dengan membawa tema terkait perbatasan ini sangat strategis pembahasannya
“Webinar tentang perbatasan ini saya kira cukup strategis, kontributif dan topikal,” ujarnya
Ia menyampaikan materi terkait Wilayah Perbatasan dilihat dari Perspektif Desentralisasi dan Otonomi Daerah, daerah perbatasan merupakan daerah strategis dan garda terdepan Indonesia.
“Daerah perbatasan ini merupakan wilayah yang strategis dan menjadi garda terdepan Indonesia untuk menjaga kedaulatan NKRI kita, dan ini sekaligus merupakan proteksi apakah negara kita ini maju atau tidak dan itu direfleksikan melalui daerah perbatasan oleh karena itu memang ini saatnya kita fokus juga membangun daerah perbatasan,” ujarnya
Tentu pembangunan di perbatasan ini, lanjut Siti Zuhro, juga harus fokus kepada pembangunan baik dari perspektif kesejahteraan rakyatnya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan juga informasi pembangunan, wawasan pembangunan, Sumber Daya Alam dan juga Sumber Daya Ekonomi.
Pengamanan Perbatasan untuk menjaga kedaulatan serta harus mencegah pelanggaran kedaulatan Darat, Laut dan Udara oleh Asing.
Selain pelanggaran kedaulatan tersebut, Pemerintah juga harus berfokus untuk mencegah terjadinya ilegal logging, ilegal fishing dan juga pelanggaran lainnya yang juga harus ditindak secara tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.