Jakarta – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Adwil Kemendagri) Safrizal ZA menjelaskan, Kemendagri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) terbaru hasil evaluasi 2 mingguan pelaksanaan PPKM di luar Jawa Bali.
Inmendagri Nomor 69 Tahun 2021 ini, kata Safrizal, dikeluarkan setelah berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian sebagai koordinator PPKM luar Jawa Bali dan kementerian lembaga yang terkait.
“Inmendagri ini akan berlaku dan berjalan paralel dengan inmen Nataru. Hal-hal yang belum diatur dalam inmen nataru akan mengacu kepada Inmendagri yang baru diluar kan ini,” ujar Safrizal dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/12/2021).
Beberapa point catatan dalam Inmendagri No.69/2021 diantaranya adalah:
a. Perubahan level dimana terjadi kenaikan level 1 yang periode sebelumnya terdapat 129 kab/kota di luar Jawa Bali sekarang bertambah menjadi 191 daerah, ini menandakan penanganan semakin membaik. Sementara level 2 menjadi 169 daerah yang sebelumnya 191 daerah. Level 3 menjadi sangat sedikit yang hanya 26 daerah di luar Jawa Bali.
B. sementara itu Inmendagri ini juga mengatur jumlah testing Pemkab/Pemkot dimana testing merupakan salah satu strategi dalam rangka penanganan Covid. Inmendagri ini juga mengatur mengenai pembelajaran yang mengacu kepada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/202l, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19.
C. Inmendagri ini diterbitkan dan berlaku pada tanggal 24 dan akan dievaluasi kembali pada tanggal 3 Januari 2021.