• Tue. Jul 23rd, 2024

Gubernurnews

Info Pemerintahan Pusat dan Daerah

Guspardi: Pilkada Dimajukan Agar ada Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Pemerintah Daerah

Byadmin

Sep 17, 2023

Jakarta – Wacana mempercepat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 dari 27 November 2024 dimajukan menjadi September 2024 menurut Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus dimaksudkan agar bisa dilakukan penataan rentang waktu keserentakan pelantikan kepala daerah-wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak.

“Adanya batasan yang jelas tentang rentang waktu keserentakan pelantikan hasil Pilkada serentak diharapkan akan terciptanya sinkronisasi perencanaan pembangunan di level nasional dengan pemerintah lokal atau daerah,” ujar Guspardi, beberapa waktu lalu dalam webinar mingguan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) bertema “Mengawal Keselarasan Pilkada Serentak dengan Manajemen Perencanaan Pembangunan Tahun 2024-2029”.

Legislator yang kembali dimajukan PAN sebagai Caleg DPR RI dari Dapil Sumbar II menyebutkan, pihaknya akan membahas di Komisi II bersama Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggara Pemilu.

“Komisi II DPR RI siap membahas adanya wacana Pilkada serentak 2024 dimajukan dari rencana semula digelar 27 November 2024 ke bulan September 2024,” katanya.

Politisi asli Sumatera Barat itu menambahkan, jika pemungutan suara Pilkada serentak 2024 tetap digelar pada bulan November, perlu diperhatikan potensi sengketa hasil Pilkada serentak yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dari beberapa daerah terhadap hasil pilkada serentak 2024.

Padahal merujuk pada pengalaman Pilkada-Pilkada sebelumnya, sengketa bisa berlarut-larut jika pelantikan dan regulasinya tidak diatur dan ditetapkan secara tegas.

Makanya potensi gugatan hasil pilkada serentak yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) perlu dibicarakan lebih lanjut oleh DPR dan Kemendagri dengan melakukan konsultasi dan membahasnya bersama MK. Misalnya membuat aturan main agar tak semua gugatan atau sengketa hasil Pilkada dapat diproses di MK.

“Pemerintah bersama DPR akan mengkonsultasikan masalah ini kepada MK, perlu dibuat aturan main apa yang boleh diajukan gugatan ke MK dan mana yang tidak boleh,” jelas Guspardi.

Oleh karena itu Komisi II DPR RI akan membicarakan masalah ini antar fraksi-fraksi di Komisi II DPR, juga bersama Mendagri Muhammad Tito Karnavian dan penyelenggara Pemilu.

“Nanti kita musyawarahkan apakah tetap 27 November atau dimajukan. Gunanya apa? Bagaimana pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota saling bersinergi untuk terciptanya efesiensi dan efektifitas dalam manajemen program perencanaan pembangunan 2024 -2029 yang terintegrasi,” ungkap Guspardi yang juga ditugaskan PAN di Baleg DPR RI tersebut.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *