Makassar – Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sulawesi Selatan (PDIP Sulsel) Rudy Pieter Goni mengatakan pemerintah telah menghitung matang-matang atas usulan percepatan Pilkada Serentak 2024. Menurut dia, PDIP mendukung keputusan tersebut selama tidak bertentangan dengan konstitusi.
“Dimajukannya jadwal pilkada tidak mengganggu tahapan lain,” ujar Rudy beberapa waktu lalu kepada media.
Ketua PKS Sulsel Amri Arsyad mengatakan, tidak terlalu kaget dengan dimajukan jadwal pilkada serentak. Menurut dia, dari awal PKS berharap jadwal Pilkada tidak terlalu jauh dengan pelaksanaan Pileg dan Pilpres.
Amri mengatakan, PKS Sulsel telah mempertimbangkan dengan matang apabila Pilkada dimajukan. Itu sebabnya, saat ini PKS telah menjaring bakal calon kepala daerah dengan membuka pendaftaran di 24 kabupaten dan kota.
“Kami sengaja membuka pendaftaran di tengah tahapan pelaksanaan Pileg. Dengan percepatan Pilkada Serentak artinya, kami tidak usah menunggu terlalu lama untuk menentukan figur yang akan diusung,” ujar Amri
Dia mengatakan, PKS akan mengeluarkan rekomendasi bagi kandidat yang akan diusung di Pilkada Serentak sebelum pelaksanaan kampanye Pileg 2024.
“Dengan demikian, figur tersebut bisa berkolaborasi dengan caleg PKS dalam bersosialisasi. Masing-masing pihak akan mendapat keuntungan politik karena sama-sama turun. Caleg PKS bisa menang di Pileg, sementara popularitas dan elektabilitas figur tersebut bisa terangkat,” imbuh Amri.
Menurut Amri, respons figur potensial di Pilkada terhadap tahapan pendaftaran yang dilakukan PKS sangat positif. Meski begitu, kata dia, figur-figur tersebut memang tidak mudah menentukan pilihan di tengah pelaksanaan Pileg 2024.
Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Sukri Tamma mengatakan salah satu keuntungan dimajukannya Pilkada Serentak adalah calon kepala daerah tidak menunggu terlalu lama dalam mengikuti proses. Partai politik pun, kata Sukri, juga bisa lebih singkat untuk bekerja.
“Percepatan Pilkada juga untuk memudahkan dan mempersingkat kerja-kerja para penjabat kepala daerah di masa pemerintahan transisi,” ujar Sukri.
Menurut dia, apabila PIlkada digelar November, maka akan ada lagi kekosongan jabatan selama dua bulan sebelum pelantikan Januari 2025. Sehingga, lanjut Sukri, bila Pilkada dimajukan maka tidak kekosongan jabatan dan penunjukan kembali penjabat kepala daerah.
“Jadi selesai Pemilu kandidat dan partai langsung mempersiapkan diri untuk Pilkada. Penyelenggara juga tidak punya jeda untuk istirahat,” ujar Sukri.